Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kominfo) terus memantau lalu menapis penyebaran konten negatif dalam ruang digital mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Hal itu sebagai upaya menjaga pemilihan umum berjalan damai.
“Kami tidaklah bekerja sendiri tentunya, tetapi juga melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang tersebut mana lain terutama bagaimana melibatkan komunitas – komunitas untuk aware untuk peduli kemudian konsen dengan penyebaran hoaks ini,” kata Wamenkominfo Nezar Patria dikutip Kamis (19/10).
Nezar menyampaikan, saat ini Kominfo sudah mempunyai infrastruktur monitoring untuk menangani disinformasi, misinformasi juga juga malinformasi. Selain itu, Kominfo juga bekerja sebanding dengan aparat penegak hukum serta lembaga terkait dalam melakukan filter terhadap konten negatif.
“Misalnya ujaran kebencian yang yang berpotensi untuk memecah keutuhan lalu mempertajam polarisasi dalam masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya tak ingin pilpres 2024 dijadikan sebagai ajang untuk menyebarkan hal-hal negatif yang tersebut mana mengusik keutuhan rakyat lalu bangsa. Kominfo ingin diskusi mampu berkembang dengan dinamis.
“Meskipun ada perbedaan pendapat, itu biasa, tapi tidaklah sampai mengarah pada ujaran kebencian, penyebaran disinformasi juga misinformasi yang digunakan dimaksud memberikan efek negatif buat masyarakat,” ujar Nezar.
Namun demikian, Nezar menegaskan Kominfo tetap mengupayakan kebebasan berpendapat. Menurutnya, tiada ada satu kebijakan yang membatasi kebebasan berbicara lalu Kominfo mengambil bagian serta menjaga ruang kebebasan berbicara tersebut.
“Kita sudah masuk ke dalam satu alam yang tersebut hal itu demokratis serta kebebasan berbicara adalah salah satu tiang untuk demokrasi. Tapi ruang kebebasan berbicara ini tentu cuma diatur oleh sebagian regulasi,” ujarnya
“Jangan sampai ruang kebebasan ini digunakan semena-mena untuk menyebarkan ujaran kebencian juga disinformasi yang digunakan menyesatkan penduduk kemudian juga juga mempertajam polarisasi,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Wamenkominfo mengapresiasi CSIS serta juga Google Indonesia yang mana mana telah lama dilaksanakan melakukan survei opini warga terkait pemakaian internet yang tersebut hal itu sehat dalam rangka pilpres 2024.
Menurutnya, hasil survei hal itu sangat berguna bagi Kementerian Kominfo melakukan tindakan mitigasi untuk menciptakan ruang digital yang mana sehat.
“Kita mencatat beberapa hasil survei ini sangat berguna yaitu ada peningkatan pemakaian media sosial juga oleh generasi muda. Kemudian bagaimana konten yang dimaksud beredar pada dalam wadah media sosial itu mampu belaka dilihat dari kecenderungan disinformasi yang tersebut yang dihasilkan,” ujarnya.
Minimalkan Banjir Disinformasi
Berkaitan dengan membanjirnya disinformasi mendekati Pemilu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan arti penting kecepatan dalam menyampaikan informasi dari badan atau lembaga yang dimaksud itu mempunyai otoritas.
Menurutnya, Indonesia sanggup berkaca dari pengalaman pandemi Covid-19 dalam mana penduduk mengetahui informasi dari media yang digunakan bukan ada kredibel sehingga menimbulkan persoalan di tempat area masyarakat.
“Fenomena misinformasi muncul akibat informasi atau fakta dari badan otoritas yang mana punya kewenangan, terlambat menginformasikan kepada publik. Kekosongan itulah, orang dari yang dimaksud mana dengarnya 10 persen dikembangkan menjadi 100 persen. Perlu juga kecepatan pada lembaga yang dimaksud mempunyai otoritas terhadap isu itu untuk memberikan informasi,” jelasnya.
Menurut Semuel, peran serta para peserta pilpres sangat penting dalam membantu meminimalisir banjir disinformasi. Apalagi, peserta pemilihan umum mempunyai basis pendukung yang setiap hari selalu dibanjiri beragam informasi.
“Harus ada integritas dari para persertanya oleh sebab itu kalau tidak, pengikutnya akan lebih banyak lanjut kacau. Untuk itu juga perlu yang tersebut hal tersebut namanya channel-channel resmi dari pada para peserta sebagai rujukan. Kalau ada persoalan, check and re-check-nya pada situ,” tandasnya.
Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menilai hasil survei dari CSIS juga Google Indonesia dapat menjadi referensi penetapan program ataupun mengkaji ulang program yang mana sudah ada di tempat dalam Kementerian Kominfo.
“Saya sangat berterimakasih dengan hasil kajian ini. Mungkin kita bisa jadi jadi berkolaborasi lebih lanjut tinggi dalam lagi. Karena banyak sekali program terutama dalam pencegahan hoaks. Kita punya program literasi digital, jangan – jangan fokus literasi digital kita yang hal itu perlu diperbaiki atau ada program lain yang mana mana perlu diperbaiki,” jelasnya.
