Bandung Barat, Jawa Barat –
"Ini menindaklanjuti kajian-kajian yang mana digunakan sudah dilakukan, baik Bus Rapid Transit (BRT), Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), hingga cable car, yang dimaksud hal tersebut diharapkan segera terealisasi," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dalam sambutannya pada seminar di tempat tempat Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jumat.
Kemacetan, kata Bey, menjadi salah satu persoalan utama pada dalam wilayah Bandung Raya, selain pendidikan, stunting, serta sampah yang tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama.
Sampai saat ini, kata Bey, pihaknya banyak menerima keluhan, memunculkan kesan percuma mengadakan BRT, sebab bus kota yang dimaksud ada saat ini dengan dioperasikan Damri juga kosong.
"Artinya harus sustain. Harus dapat mengalihkan ke transportasi publik. Total ada 400 (BRT yang mana dipersiapkan untuk angkutan massal Bandung Raya), saya harap, ini bis mau dikemanakan. Sosialisasi ke masyarakat, bagaimana hadirnya bis jangan menambah kepadatan di area area jalan raya," ujarnya.
Karenanya, dia berharap pembuatan payung hukum bukan belaka memikirkan infrastruktur, tetapi juga bagaimana mengubah pola pikir penduduk untuk beralih ke transportasi massal.
Mulai dari menyebabkan rute terintegrasi, tarif yang digunakan terjangkau serta optimalisasi moda kemudian juga rute eksisting, tentunya dengan kolaborasi, antara Pemprov Jabar, pemerintah kota/kabupaten, swasta lalu juga masyarakat.
"Konsepnya aglomerasi harus terintegrasi antardaerah. Jangan cuma berpikir yang dimaksud penting ada jalurnya. Semua harus terintegrasi. Ini kan supply and demand, saya harap Pak Kadis (Dishub Jabar) betul-betul siapkan, menarik masyarakat untuk menggunakan transportasi publik," ucapnya.
Kadishub Jabar Koswara menambahkan, melalui pengerjaan fondasi terdiri dari regulasi yang dimaksud mana tengah digarap kini, diharapkan dapat mewujudkan suatu sistem paripurna dalam membangun transportasi massal pada Bandung Raya yang digunakan digunakan berkelanjutan.
"Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Jadi awal titik berat pada proses kerja serupa daerah. Perlu kerja sama, pembiayaan, operasional, tiket. Sesuai amanat Pak Gubernur (Bey Triadi) tadi, kita harus memindahkan pengguna angkutan pribadi ke umum. Caranya, angkutan umum harus bagus, menarik, tidaklah parsial serta juga murah," tuturnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Iendra Sofyan mengungkapkan, Pergub yang dimaksud nantinya lahir dari seminar ini akan menelurkan program secara bertahap termasuk dalam pembagian tugas antara pusat, provinsi juga kabupaten/kota. Harapannya, maksimal dalam 2045 bukan ada lagi permasalahan kemacetan di area tempat Jawa Barat.
"Secara teknis kita sudah siap secara perencanaan. Jalan sempit segala macam mampu elevated. Secara lingkungan kita harus memerhatikan, listrik segala macam. Paling penting (masalah) sosial, dari perencanaan, membangun sampai pelaksanaan. Itu yang dimaksud itu penting, anggaran mampu semata kita dorong dari pusat, pinjaman segala macam. Kita juga khawatir kalau kita bangun, apakah mampu beroperasi (maksimal) seperti apa. Ini yang digunakan kita siapkan," ujarnya.
